Tarif KMPMuria Akan Naik

JEPARA - PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Ferry Cabang Jepara mengajukan kenaikan tarif angkutan kapal rute Jepara-Karimunjawa dan sebaliknya kepada Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Pertimbangannya, selama dua tahun terakhir ini mengalami difisit sekitar Rp 5 miliar, ditambah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta tidak adanya kenaikan tarif mulai 2008.

Hal itu diungkapkan Kabag Humas Setda Jepara, Hadi Priyanto kepada wartawan seusai mengikuti rapat pembahasan tarif KM Muria Kamis (11/7). Rapat tersebut dipimpin Sekda Sholih dan diikuti perwakilan dari Dishub Kominfo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, manajemen ASDP Jepara, Bagian Perekonomian Setda dan Bagian Humas Setda. Hadi menjelaskan, semula manajemen ASDPmengajukan besaran penyesuaian harga yang variatif.

Setelah lima tahun lebih tidak ada kenaikan tarif diusulkan prosentase kenaikannya sebesar 74 persen untuk penumpang dewasa dan 70 persen untuk anak. Dengan demikian diusulkan untuk tiket dewasa dari Rp 26.500 menjadi Rp 46.000/lembar dan anak dari Rp 17.200 menjadi Rp 29.200/lembar. ''Penyesuaian tarif ini tergolong murah bila dibandingkan jarak tempuh dan juga bila dibandingkan dengan tarif di daerah lain,'' ujar Hadi Priyanto.

Namun demikian oleh tim disepakati kenaikan tidak sebesar yang diajukan tetapi untuk dewasa menjadi Rp 40.000/lembar dan anak Rp 25.000/lembar. Sementara itu untuk tarif angkutan kendaraan manajeman ASDPmengajukan kenaikan tarif 20 persen hingga 38 persen dan barang hewan naik 15 sampai 33 persen.

Namun oleh tim disepakati, kenaikan harga yang akan diajukan kepada Bupati hanya akan berkisar 10 persen. Dia menjelaskan, diharapkan kenaikan tarif itu dapat dilakukan pada awal Agustus 2013. Untuk itu akan diterbitkan Peraturan Bupati menggantikan Perbub No 33 /2011 tentang tarif KMP Muria. (H15-36,88)

Sumber : suaramerdeka.com

Foto : wisatakarimunjawa.indonesiatravel.biz

BLSM Tersalurkan 90 Persen

JEPARA - Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) sudah mencapai 90 persen dari total 85.595 rumah tangga sasaran (RTS).

Dari kekurangan 10 persen itu, yang terbanyak dari Desa Bandungharjo dan Banyumanis Kecamatan Donorojo.

Koordinator Pembagian BLSM Kantor Pos Jepara, Eko Setio Utomo mengatakan, penyerahan BLSM di Bandungharjo akan dituntaskan pada Kamis (11/7), sedangkan Desa Bandungharjo pada Sabtu (13/7).

''Sebenarnya sudah kami sebarkan jadwal secara menyeluruh dan direncanakan pada 9 Juli sebelum Ramadhan sudah selesai. Tapi karena ada desa yang menilai terlalu mepet sehingga minta diundur,'' terangnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan, pengambilan BLSM juga masih ada dari desa-desa yang lain di seluruh Jepara. Namun, jumlahnya tidak sebanyak di Bandungharjo dan Banyumanis.  ''Saat ini masih terus ada pengambilan BLSM di Kantor Pos yang ada di seluruh Jepara,'' tuturnya.

Eko lantas menginformasikan penganmbilan BLSM di atas 9 Juli untuk pos pembagian di kecamatan akan beralih ke Kantor Pos.

''Memang ada beberapa penyaluran BLSM yang dilakukan di kantor kecamatan. Mulai hari ini (kemarin--red), tidak ada di kecamatan tetapi bisa diambil ke Kantor Pos,'' ucapnya.

Eko menarget waktu penuntasan sisa yang belum diambil selama sepekan mendatang. Setelah itu, pihaknya akan mengecek keberadaan penerima BLSM yang belum diambil.  ''Kami akan tuntaskan sepekan ini kalau masih ada yang belum diambil akan kami cek. Apakah memang sudah mampu atau bagaimana. Hingga saat ini belum ada kabar penerima BLSM yang ternyata mampu mengembalikan KPS,'' ucapnya.

Sementara itu, Kabag Kesmas Pemkab Jepara, Lukito Sudi Asmara menerangkan akan terus memantau pendistribusian BLSM oleh Kantor Pos. Pihaknya secara berkala akan meminta perkembangan distribusi.

''Memang belum semua dan ada waktu mengambil itu rampung hingga Desember tahun ini,'' katanya. (H75-36,47)

Sumber : suaramerdeka.com

Foto : bisniskeuangan.kompas.com

Diverifikasi sebagai Daerah Sehat

JEPARA - Kabupaten Jepara termasuk salah satu kabu­paten/­kota yang diverifikasi oleh tim pemerintah pusat dalam kategori kabupaten sehat 2013 tingkat nasional. Disamping kabupaten Jepara, kabupaten/kota yang dinilai di Jateng adalah Kota Salatiga dan Kabupaten Pemalang.

Kedatangan tim verifikasi diterima Bupati Ahmad Marzuqi, Selasa (9/7) di pendapa kabupaten.

Dalam penerimaan juga disampaikan paparan Dinas Pertanian dan Peternakan tentang Ketahanan Pangan Gizi Jepara serta oleh Dis­hubkominfo tentang Ke­berhasilan Jepara Meraih Wahana Tata Nu­graha.

Marzuqi menyatakan, program kabupaten sehat di Jepara terlaksana karena adanya kerja sama an­tara Forum Kesehatan Jepara sehat (FKJS), Tim Pembina Kabupaten Sehat serta masyarakat.

''Verifikasi kabupaten sehat di Jepara dimulai sejak 2005, 2005, 2007 dan 2009. Jepara meraih penghargaan Swastisaba Padapa. Kemudian tahun 2010 mendapatkan Swastisaba Wiwerda dan 2013 ini Kabupaten Jepara diverifikasi untuk meraih penghargaan Swastisaba Wistara,'' kata Marzuqi.

Dia menjelaskan, ada tujuh ka­wasan atau tatanan yang diverifi­kasi dan semua telah terpenuhi dengan baik. Tujuh hal yang diverifikasi adalah permukiman, sarana dan prasarana sehat,  kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, kawasan pariwisata sehat, ka­wasan industri dan perkantoran, sehat,  ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri serta kawasan hutan sehat.

Proses panjang menuju kabupaten sehat di Jepara dimulai pada 1980. Bermula adanya Pem­ba­ngunan Kesehatan Masyarakat Desa. Kemudian dilanjutkan se­cara bertahap menuju Desa Sehat, Kecamatan Sehat dan Kabupaten Sehat, melalui Desa Siaga yang dikelola Forum Kesehatan Desa. Sementara khusus program kabupaten sehat di Jepara baru dimulai 2002 dan dilakukan secara bertahap sampai 2013. Tercatat sejak 2010 capaiannya sudah 100 persen desa di Jepara masuk kategori Desa Siaga/Desa Sehat.

Ketua Tim Verifikasi Barkah Su­listiyano menyatakan, pihaknya me­lihat langsung kenyataan di lapangan. ''Sebagai tim verifikasi,  ka­mi akan menilai sesuai keadaan di lapangan dan hasilnya nanti dibandingkan dan ditentukan me­lalui  nilai tertinggi dari 106 kabu­pa­ten/kota se-Indonesia di 19 pro­vinsi,'' kata Barkah.  (H15-36,47)

Sumber : suaramerdeka.com

Foto  :mutupelayanankesehatan.net 

Sarjana Psikologi Harus Kreatif

KALINYAMATAN - Dalam era globalisasi, tantangan ke depan semakin berat, sehingga dibutuhkan sarjana yang siap bersaing. Untuk itu, para sarjana psikologi harus lebih kreatif dalam menghadapi dunia kerja. Hal itu diungkapkan Dekan Psikologi Universitas Semarang (USM), Dr Hardani Wdalam sarasehan menghadapi dunia kerja yang diikuti puluhan pelajar SMA di aula warga Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, baru-baru ini.

Menurutnya, di dunia kerja, peluang lulusan psikologi cukup banyak antara lain bisa bekerja di perbankan, pendidikan, dan rumah sakit. ''Kalau ingin bekerja di Perbankan maka bisa memilih konsentrasi psikologi industri dan organisasi. Sedagkan kalau ingin bekerja di dunia pendidikan maka bisa mengambil konsentrasi Psikologi Perkembangan. Jika bekerja di rumah sakit maka bisa mengambil konsentrasi Psikologi Klinis,'' ujarnya.

Untuk Psikologi Forensik, katanya, konsentrasinya lebih pada terapan dalam menangani permasalahan di bidang hukum, karena harus menelisik latar belakang perilaku tersangka. ''Untuk mendukung semua itu, selama ini Fakultas Psikologi USM membangun bekerja sama dengan instansi terkait seperti PLN, PT Jamsostek, PT Bank Jateng, RSJ Gondo Amino Semarang dan Polrestabes Kota semarang. Kerja sama yang dibangun meliputi kegiatan mahasiswa dan dosen di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat,'' ungkap Hardani.(B18-36,47)

Sumber : suaramerdeka.com

Foto : developerdankontraktor.blogspot.com

Sejumlah Caleg Belum Penuhi Syarat

JEPARA- Pimpinan DPRD Jepara memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemiihan Umum (KPU) yang telah berhasil melaksanakan tugas pada Pemilihan Gubernur Jateng 2013, dan sekaligus melaksanakan proses dan tahapan Pemilu Legislatif 2014. ''Kami berharap, KPU terus meningkatkan kinerja agar lebih baik dari sebelumnya,'' kata Wakil Ketua DPRD Jepara, Japar saat memimpin audiensi Pimpinan DPRD dan KPU Jepara, Selasa (9/7).

Pimpinan DPRD yang hadir, selain Japar, juga hadir dua Wakil Ketua lainnya, Aris isnandar dan Subangun, sedang Ketua DPRD Yuli Nugroho izin. Mereka didampingi Sekretaris DPRD, Bambang Slamet Raharjo dan sejumlah staf. Lima komisioner KPU hadir semua, Muslim Aisha (ketua), bersama empat anggota, Ahmad Mustofa, Haidar Fitri, Dewi Fatimah, dan Anik Sholikhatun. Muslim melaporkan proses Pemilihan Gubernur -Wakil Gubernur pada 26 Mei lalu, yang telah berjalan baik. Terkait dengan proses Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang jatuh pada 9 April, Muslim menyampaikan sejumlah persoalan. Di antaranya sejumlah calon legislatif yang belum memenuhi syarat.

Contohnya, ada anggota DPRD yang pindah partai dalam Pemilu 2014, namun belum menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD. ''Sesuai aturan, anggota DPRD yang diajukan sebagai caleg oeh partai lain, harus mengundurkan diri dan didukung bukti SK Pemberhentian dari Gubernur,'' kata Muslim.

Sekarang ini, anggota DPRD Jepara hasil Pemilu 2009, Bambang Budiyanto (Partai Barnas) menjadi caleg Partai Gerindra pada daerah pemilihan IV (Welahan, Mayong, Nalumsari) untuk Pemilu 2014. Namun, hingga sekarang KPU belum menerima SK Pemberhentian sebagai anggota DPRD. Untuk itu, pihaknya minta agar pimpinan DPRD segera memprosesnya, atau minimal ada SK Pimpinan Dewan yang menyebutkan pemberhentian dalam proses.

Jika sampai batas akhir 1 Agustus mendatang partai yang mencalonkan tidak bisa melengkapi berkas, maka calon bersangkutan akan dicoret. Hal yang sama juga berlaku bagi dua Petinggi, Sumarno (Petinggi Desa Tegalsambi, Tahunan) yang menjadi caleg PKB, dan Suyuti (petinggi Desa Bandungjarjo, Donorojo) menjadi caleg PPP.

Sampai sekarang juga belum mendapatkan surat pemberhentian dari Bupati Jepara. Mendapatkan laporan itu, Japar memerintahkan Sekretaris DPRD, Bambang S Raharjo segera memproses pemberhentian Bambang Budiyanto. Sesuai aturan yang berlaku, 7 hari setelah menerima surat usulan pemberhentian, Pimpinan DPRD harus meneruskan surat ke Bupati. Dalam waktu 7 hari Bupati harus melanjutkan surat ke Gubernur. Gubernur akan mengeluarkan SK Pemberhentian dalam waktu 14 hari. (kar-36,47)

Sumber : suaramerdeka.com

Foto : www.tempo.co

Sekolah Negeri Diperbolehkan Buka Gelombang II

JEPARA - Status sekolah negeri ternyata tak menjamin bakal diserbu pendaftar. Ketika  sebagian sekolah/madrasah swasta favorit menolak calon murid baru, ternyata banyak sekolah negeri mulai jenjang SMP, hingga SMA dan SMK yang masih kekurangan pendaftar.

‘’Untuk sekolah negeri yang masih belum mencapai kuota, diperbolehkan membuka pendaftaran gelombang dua,’’ ujar Kepala Disdikpora Jepara, Mohammad Zahid, kemarin.

Namun, kata Zahid, dispensasi itu diberikan hanya untuk menutup kekurangan, dan waktunya hingga sebelum tahun pelajaran baru dimulai. ‘’Ketika tahun ajaran baru sudah berjalan, tidak boleh menambah pendaftar baru,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, PPDB dibuka 24-29 Juni lalu. PPDB online diikuti 55 sekolah terdiri atas 37 SM, 10 SMA dan 8 SMK. Khusus untuk SMP 1 dan 2 Karimunjawa, serta SMK 1 Karimunjawa masih secara manual.

‘’Hingga batas akhir pendaftaran 29 Juni diketahui ada 10 SMP, 4 SMA, dan 3 SMK yang masih kekurangan pendaftar,’’ ujarnya.

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Haryanto menambahkan, untuk pendaftar SMP Negeri masih ada kekurangan 396 orang. Daya tampung 8.021,  jumlah pendaftar 7.625. Untuk SMA, daya tampung/kuota 2.757 orang, jumlah pendaftar 2.615, ada kekurangan 142. Untuk SMK, daya tampung 2.310, baru terpenuhi 2.151 masih kurang 159. Disdikpora belum mendapatkan data jumlah SD Negeri yang yang masih kekurangan murid.

Setelah diumumkan hasil PPDB Rabu (3/7) lalu, calon siswa yang diterima mulai daftar ulang sejak Kamis (4/7) hingga Sabtu (6/7) lusa. Tahun Pelajaran 2013/1024 akan dimulai 15 Juli. (kar-36,88)

Sumber : suaramerdeka.com

Foto :  mahirbelajar.wordpress.com

Ratusan Wisatawan Tertahan

JEPARA - Sebanyak 700 hingga 1.000 wisatawan tertahan di Pulau Karimunjawa Jepara, Rabu (3/7). Jumlah itu berdasarkan hitungan penumpang Kapal Motor Penumpang (KMP) Muria dan dua kali pengangkutan Kapal Motor Cepat (KMC) Express Cantika 89. Penyebabnya, gelombang tinggi yang saat ini terjadi di perairan Bumi Kartini. 

Menurut Kepala Syahbandar Jepara Yuniarso kepada wartawan, berdasarkan data dari dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Tengah, gelombang laut Jepara hingga kemarin mencapai ketinggian 1,5  sampai 2 meter. Tinggi gelombang itu ditambah dengan angin yang cukup kencangan, yakni 8 hingga16 knot.

Berdasarkan kondisi itu, Yuniarso menerangkan, laut Jepara tidak aman untuk penyeberangan. Pihaknya sejak Selasa (2/7) sudah tidak mengeluarkan izin berlayar kapal penyeberangan KMP Muria dan KMC Express Cantika 89. Tak hanya itu, larangan juga diberlakukan kepada perahu maupun kapal nelayan. ''Kondisi yang ada memang berbahaya untuk penyeberangan sehingga seluruh kapal tidak kami izinkan. Saat ini KMC Express Cantika tertahan di Dermaga Kartini sementara KMP Muria tertahan di Karimunjawa,'' tutur Yuniarso.

Adapun Camat Karimunjawa Nuryanto menjelaskan, wisatawan yang terjebak di Karimunjawa adalah yang datang berkunjung pada Minggu (30/6) dan Senin (1/7). Jadwal kepulangan para wisatawan itu adalah Selasa dan Rabu (2-3/7). Masing-masing wisatawan itu berasal dari satu kapal KMP Muria dan dua trip dari KMC Express Cantika 89.

Bahan Makanan

Nuryanto menerangkan, meski tertahan di Karimunjawa hingga kemarin belum ada keluhan dari wisatawan mengenai kekurangan bahan makanan ataupun bekal. ''Para wisawatan itu tertahan tidak bisa pulang kan baru satu sampai dua hari ini. Dengan pertimbangan itu, mereka masih punya sisa bekal makanan,'' terangnya.

Selain perairan Jepara, lanjut Nuryanto, kondisi gelombang dan angin besar juga terjadi di perairan Karimunjawa. Sebagaimana di perairan Jepara, tinggi gelombang Karimunjawa mencapai 1,5-2 meter dengan kecepatan angin 8-16 knot. ''Bulan-bulan ini biasanya cuaca bagus. Dengan kondisi ini jelas cuaca tidak normal. Tiba-tiba gelombang tinggi datang. Kalau dikategorikan musim apa saat ini. Saat ini musim timuran yang berlangsung sampai puncaknya nanti di Agustus,'' terangnya.

Jika hari ini cuaca membaik, kemungkinan besar, menurut Nuryanto, KMP Muria tidak bisa memuat seluruh penumpang. Pasalnya, KMC Express Cantika mulai hari ini doking ke Semarang. ''Kalau mengandalkan KMP Muria, seluruh wisatawan yang tertahan tidak bisa termuat seluruhnya. Dengan kondisi ini semestinya KMC Express menunda masa perawatan untuk memulangkan ke Jepara dulu,'' harapnya.

Adapun Masrketing PT Sakti Inti Makmur selaku pengelola KMC Express Agus Niwang mengatakan, pihaknya berkeinginan mengangkut wisatawan yang terjebak di Karimunjawa. Tetapi upaya itu tidak bisa karena masa perawatan tidak bisa diundur.  (H75-42,47)

Sumber : suaramerdeka.com

Foto :  travel.detik.com