Empat perwakilan warga melakukan konferensi pers kepada wartawan di Museum Kartini Jepara, kemarin. Mereka adalah Dafiq (32), warga RT 2 RW 4; Ali Arifin (37), warga RT 1 RW 6; Imam Arifin (26), warga RT 2 RW 5; dan Suwanto (39), warga RT 3 RW 5. Keempatnya menyatakan keberatan adanya sosialisasi soal tambang pasir besi dari pengurus BUMDes, bukan dari PT Pasir Rantai Mas (PRM) kepada warga.
‘’Sosialisasi dilakukan pada 14 Juni per RW. Semestinya, perwakilan PRM datang. Dengan tak hadir, kami tidak bisa tanya detail soal lain seperti dampak lingkungan,’’ ujar Dafiq.
Dia mengemukakan, sudah ada komunikasi dengan warga yang menolak adanya penambangan. Sebab, ada kekhawatiran akan menimbulkan abrasi makin parah sehingga berdampak terhadap tanah milik warga. ‘’Yang ditambang itu adalah lahan milik perkebunan karet, tetapi dampaknya pasti akan ke warga. Dalam setahun saja terjadi abrasi 5-10 meter,’’ bebernya.
Dafiq menyebutkan, sudah ada tawaran kerja sama dari PRM kepada Pemerintah Desa Balong, tetapi warga akan menolak. Sebab, izin mereka itu berlangsung mulai 2009 hingga 2026 dengan luas 212,19 hektare.
Kepala Bidang Perizinan Ekonomi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Jepara Sulastri melalui Yoedhiyarcho mengemukakan, PRM sudah memiliki izin seperti yang disampaikan warga. Hanya ada perbedaan luas areal. Kalau warga menjelaskan luasnya 212,19 hektare, tetapi BPMPPT menjelaskan seluas 200 hektare. (H75-57)
Sumber : suaramerdeka.com
