JEPARA - Kabupaten Jepara termasuk salah satu kabupaten/kota yang diverifikasi oleh tim pemerintah pusat dalam kategori kabupaten sehat 2013 tingkat nasional. Disamping kabupaten Jepara, kabupaten/kota yang dinilai di Jateng adalah Kota Salatiga dan Kabupaten Pemalang.
Kedatangan tim verifikasi diterima Bupati Ahmad Marzuqi, Selasa (9/7) di pendapa kabupaten.
Dalam penerimaan juga disampaikan paparan Dinas Pertanian dan Peternakan tentang Ketahanan Pangan Gizi Jepara serta oleh Dishubkominfo tentang Keberhasilan Jepara Meraih Wahana Tata Nugraha.
Marzuqi menyatakan, program kabupaten sehat di Jepara terlaksana karena adanya kerja sama antara Forum Kesehatan Jepara sehat (FKJS), Tim Pembina Kabupaten Sehat serta masyarakat.
''Verifikasi kabupaten sehat di Jepara dimulai sejak 2005, 2005, 2007 dan 2009. Jepara meraih penghargaan Swastisaba Padapa. Kemudian tahun 2010 mendapatkan Swastisaba Wiwerda dan 2013 ini Kabupaten Jepara diverifikasi untuk meraih penghargaan Swastisaba Wistara,'' kata Marzuqi.
Dia menjelaskan, ada tujuh kawasan atau tatanan yang diverifikasi dan semua telah terpenuhi dengan baik. Tujuh hal yang diverifikasi adalah permukiman, sarana dan prasarana sehat, kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, kawasan pariwisata sehat, kawasan industri dan perkantoran, sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri serta kawasan hutan sehat.
Proses panjang menuju kabupaten sehat di Jepara dimulai pada 1980. Bermula adanya Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa. Kemudian dilanjutkan secara bertahap menuju Desa Sehat, Kecamatan Sehat dan Kabupaten Sehat, melalui Desa Siaga yang dikelola Forum Kesehatan Desa. Sementara khusus program kabupaten sehat di Jepara baru dimulai 2002 dan dilakukan secara bertahap sampai 2013. Tercatat sejak 2010 capaiannya sudah 100 persen desa di Jepara masuk kategori Desa Siaga/Desa Sehat.
Ketua Tim Verifikasi Barkah Sulistiyano menyatakan, pihaknya melihat langsung kenyataan di lapangan. ''Sebagai tim verifikasi, kami akan menilai sesuai keadaan di lapangan dan hasilnya nanti dibandingkan dan ditentukan melalui nilai tertinggi dari 106 kabupaten/kota se-Indonesia di 19 provinsi,'' kata Barkah. (H15-36,47)
Sumber : suaramerdeka.com
