Wakil Bupati Jepara Subroto, Kapolres AKPB Bakharuddin Muhamad Syah, Komandan Kodim 0719 Letkol Inf DK Subandi serta Wakil Ketua DPRD Subangun membahas masalah itu bersama aparat Kecamatan Donorojo dan Pemerintah Desa Bandungharjo di Mapolsek Donorojo, Selasa (1/5).
Dalam pertemuan dadakan ini dikupas tuntas seluk beluk permasalahan kerusuhan hingga segala peraturan maupun perizinan yang dikeluarkan dinas atau instansi terkait serta analisis mengenai dampak lingkungan dari aktivitas penambangan. Dari hasil pertemuan, diharapkan semua pihak tetap menghormati semua aturan.
Benahi Perizinan
Secara khusus Subroto menyayangkan aksi demo juga melibatkan anak-anak sekolah. ’’Kalau unjuk rasa tidak masalah, tetapi lakukan dengan cara-cara yang tertib tanpa melibatkan anak-anak,’’ kata Subroto.
Fokus Pemkab, lanjut dia mencermati substansi dari aspirasi masyarakat itu. ’’Makanya kami ajak dinas terkait untuk datang langsung ke lapangan. Kami minta dinas terkait meneliti dan membenahi kembali semua perizinan dan ketentuan yang berlaku agar tidak multitafsir. Itu menyangkut izin pemula, izin prinsip, dan baru izin resmi yang dikeluarkan,’’ kata Subroto.
Ia menegaskan perlunya pengetatan perizinan agar investasi di bidang ekonomi di Jepara tidak merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. ’’Kejadian di Bandungharjo ini harus dijadikan pelajaran, bagaimana seharusnya investasi dan seperti apa hubungannya dengan masyarakat. Pemberdayaan ke masyarakat sekitar itu penting,’’ katanya. (H15-32)
Sumber : suaramerdeka.com
